SESUAI PASAL 4 PP NO 45 TAHUN 1990, PNS DIPERBOLEHKAN POLIGAMI

loading...
Liputan guru -  PNS boleh poligami sesuai dengan pasal 4 PP No. 45 tahun 1990

Ada yang menarik dalam Sosialisasi Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang digelar oleh Dinas Pendidikan (Dinas) Kendal, kemarin (4/10). Ternyata, PNS diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu poligami. Hal itu sesuai Pasal 4 PP No 45 tahun 1990.

 Hasil gambar untuk PP No 45 tahun 1990

Sosialisasi itu dibuka Kepala Disdik Kendal Muryono. Sebagai narasumbernya, Kasubid Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kendal, Hatnolo Ardi. Materi yang disampaikan adalah, “Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, sesuai Pasal 10 tahun 1953 junto PP No 45 tahun 1990”.
 Baca juga : INDRA CHARISMIADJI : GURU HANYA MENGEJAR GAJI DAN TUNJAGAN SAJA, KUALITAS DINOMOR DUAKAN

Dalam Kesempatan itu, Kepala Disdik Kendal, Muryono, mengatakan, bahwa pegawai negeri/aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pekerjaanya dan segala aktivitasnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan disiplin PNS diatur dengan peraturan pemerintah (PP) No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Perkawinan dan perceraian diatur dengan Undang-Undang (UU) No 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan  Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian,” kata dia.

Muryono mengungkapkan, pada lingkungan dinas pendidikan, setiap tahunya tidak kurang dari 20 kasus baik menyangkut disiplin PNS maupun kaus perceraian yang harus diproses.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin dan kasus perceraian, maka dinas pendidikan telah membentuk tim pembinaan aparatur (Binap) yang berada di semua tingkatan dan jenjang pendidikan.

“Tahun depan, apabila anggaran memungkinkan sosialisasi ini akan melibatkan kepala UPTD dan kepala SMP serta para pejabat fungsional tertentu,” terang dia.

Sementara Kasubid Pembinaan dan Kesejahteraan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kendal, Hatnolo Ardi, mengatakan, perkawinan yang sah menuurut Pasal 2 UU No 1 tahun 1974, adalah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganya.

“Asas monogami, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk bersistri lebih dari seorang bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,” kata dia.

Hatnolo mengungkapkan bahwa PP No 10 tahun 1983 junto PP No 45 tahun 1990, pasal 2 ayat 1, PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat, selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan. Hal itu juga berlaku bagi PNS yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan kembali. Ijin beristri lebih dari satu diatur pada Pasal 4, PP No 45 tahun 1990, dimana PNS tersebut harus memperoleh ijin dari pejabat, mengajukan ijin secara tertulis, mencantumkan alasan mendasar. Sedangkan bagi PNS wanita tak diijinkan jadi istri kedua/ketiga/keempat.

“Ijin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat komulatif,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Hatnolo, mengatakan, untuk perceraian diatur dalam pasal 2 PP No 10 tahun 1990. Pada pasal itu, bahwa PNS yang melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, mengajukan secara tertulis, mencantumkan alasan lengkap yang mendasar. Sebagai penggugat wajib memperoleh ijin dan tergugat wajib memperoleh surat keterangan serta memberitahukan gugatan secara hierarki paling lambat enam hari kerja.

“Namun setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha merukunkan kembali, meneruskan permintaan ijin perceraian kepada pejabat disertai pertimbangan tertulis dan permintaan ijin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian serta lainya,” ujar dia.

Hatnolo menambahkan, ijin untuk bercerai tidak diberikan pejabat apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat menjalankan kewajiban.
Baca juga ; ALHAMDULILLAH, GURU BAKAL DAPAT TUNJANGAN KHUSUS

“Akibat perceraian, atas kehendak PNS pria, maka, wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, pembagian gaji iala, 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istri dan 1/3 lagi untuk anak-anaknya. Namun, jika perceraian atas kehendak bersama, jika tak punya keturunan, maka ½ untuk mantan istri dan ½ untuk mantan suami. Jika ada anak, maka 1/3 gaji,” pungkas dia.


Itulah liputan seputar PNS. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat Anda yang telah berkunjung.
loading...
LIKE & SHARE

0 Response to "SESUAI PASAL 4 PP NO 45 TAHUN 1990, PNS DIPERBOLEHKAN POLIGAMI"

Posting Komentar